KKP Rekrut Pendamping Manajemen Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

NERACA

Bogor – Modal usaha masih menjadi kendala dominan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam meningkatkan daya saing. Mengatasi hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP), memberikan pendampingan manajemen usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan dengan merekrut 200 orang pendamping manajemen usaha kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto, Senin (20/6), di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dalam keterangan resmi.

Pendamping manajemen usaha, lanjutnya, ditempatkan sesuai domisili yang bersangkutan, di kawasan minapolitan dan sentra kelautan dan perikanan. “Mereka bekerja di lapangan mendampingi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Mereka melaporkan hasil pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan minimal sekali dalam setiap minggu,” ungkap Rifky.

Menurutnya, rekrutmen pendamping ini dilatar belakangi rendahnya penyerapan kredit, baik perbankan maupun nonbank, di sektor kelautan dan perikanan. “Ada indikasi keengganan atau ketidakpercayaan dari pihak perbankan untuk mengucurkan kredit terutama ke usaha mikro, karena masih menggangap bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah usaha dengan resiko tinggi,” ujarnya.

Hal ini tentunya menjadi tantangan, mengingat pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi 9% per tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, hanya sekitar 20% kredit UMKM bagi usaha mikro, dan hanya 5% dari total kredit UMKM yang menyasar pelaku perikanan. Kondisi ini perlu disikapi mengingat populasi UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro (98,8%) yang informal serta memiliki aset dan produktivitas yang rendah, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

Para pendamping ini memiliki tugas membantu UMKM kelautan dan perikanan untuk bankable, sehingga dapat mengakses perbankan. Contohnya dengan membekali bagaimana melakukan pencatatan transaksi keuangan.

Mereka tak hanya mendampingi UMKM yang bankable, namun juga mendampingi pelaku usaha potensial yang masih belum bankable. “Untuk usaha yang potensial dan feasible namun belum bankable, kita arahkan mendapatkan pembiayaan dari koperasi yang mereka bentuk,” tutur Rifky.

Sebagai bagian untuk menyiapkan para pendamping manajemen usaha tersebut, telah direkrut 81 orang Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha dari 66 Kabupaten/Kota. Sementara 119 orang lainnya merupakan penyuluh perikanan PNS.

Selain perekrutan pendamping manajemen usaha, dalam rangka mendukung upaya-upaya tersebut, BPSDMP KP juga menginisiasi penumbuhan 600 koperasi pada 2016. “Tahun ini kita mencoba membentuk 600 koperasi untuk selanjutnya dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro,” tutur Rifky.

Dalam keterangan pers sebelumnya, disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi garam yang sangt tinggi. Namun, menurut data dari Badan Pusat Stastik (BPS), Indonesia mengimpor garam dari beberapa negara. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha garam. Harapannya, produksi garam meningkat, sehingga Indonesia dapat melakukan swasembada garam.

“Saya setahun terakhir teriak–teriak inginnya Indonesia bisa swasembada garam, inginnya petani bisa dapat harga baik, ini yang coba kita benahi,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam kunjungan kerjanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pekan lalu.

Sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan ini, pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) dengan PT Garam (Persero) tentang peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petambak garam. Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto dan Direktur Utama PT Garam (Persero) R. Achmad Budiono.

Rifky mengatakan, guna meningkatkan kapasitas SDM, BPSDMP KP menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan dan pemberdayaan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, termasuk di bidang usaha garam. Di Kupang, BPSDMP KP telah membangun instalasi garam milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi, Jawa Timur, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDMP KP.

Diwartakan sebelumnya, guna menumbuhkan jiwa bahari bagi generasi muda, dalam rangka Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan sejumlah peta dan globe yang akan disampaikan kepada masyarakat.

http://www.neraca.co.id/article/71117/kkp-rekrut-pendamping-manajemen-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan