PENYULUH PERIKANAN PENDAMPING MANAJEMEN USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Mendorong kesadaran, kemandirian dan kemampuan pelaku utama/pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.

TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU MANAJEMEN USAHA KP


Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan, perlu dilakukan kegiatan pendampingan/pembinaan terhadap pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Penyuluh Perikanan. Penyuluh Perikanan melaksanakan tugas mendorong proses pembelajaran antar pelaku utama /pelaku usaha melalui media kelompok, dan pendampingan usaha. Selama ini, pendampingan usaha lebih banyak ditekankan pada pendampingan teknis usaha, sedangkan pendampingan manajemen usaha yang dilakukan belum optimal. Agar pendampingan manajemen usaha terhadap pelaku utama/pelaku usaha berjalan optimal, perlu dibantu oleh tenaga berstatus Penyuluh Perikanan Bantu yang melakukan tugas khusus pendampingan manajemen usaha yang dikenal sebagai “Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha”.
Pada tahun 2016, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan c.q. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mengalokasikan 200 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Manajemen Usaha yang ditempatkan di kawasan minapolitan/sentra kelautan dan perikanan untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku utama/pelaku usaha agar meningkat skala usahanya, mengakses sumber pembiayaan dan permodalan, mengembangkan kemitraan dan jejaring usaha, serta meningkat kapasitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha. Mereka berupaya mendorong kesadaran, kemandirian dan kemampuan pelaku utama/pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.
  1. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  4. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 45 Tahun 2009;
  6. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Penyuluhan;
  7. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  8. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
  9. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam;
  11. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
  12. 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  13. 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  14. 14. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;
  15. 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  16. 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.251/MEN/KU.611/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/KU.611/2016.
  1. 1. Sebagai acuan bagi Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha dalam melaksanakan tugas sehingga target kinerjanya dapat tercapai secara optimal.
  2. 2. Menjelaskan tentang tugas dan fungsi Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha.
  3. 3. Menjelaskan tentang target kinerja dan manajemen pelaporan kinerja Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha
Sasaran Pendampingan UMKM-KP oleh Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (PPB Manajemen Usaha KP) adalah pelaku usaha/kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan yang feasible namun belum bankable, dengan target sasaran yaitu: nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta usaha yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Lokasi kegiatan difokuskan pada sentra UMKM-KP di wilayah Minapolitan dan daerah potensial UMKM-KP/strategis lainnya. Jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang mendapat pendampingan manajemen usaha ditargetkan sebanyak 20.000 pelaku usaha atau setiap PPB Manajemen Usaha KP mendampingi 100 pelaku usaha KP.

Feature

Berita